Sanitasi makanan – Food Sanitation

  • Act/Rule/Legislation

  • Online Link to Act/Rule/Legislation

  • Initial Setup or Ongoing Maintenance

    Ongoing compliance requirement

  • Filing and Maintenance Requirements

    (1) Sanitasi Makanan dilakukan sehingga Makanan aman untuk dikonsumsi.
    (2) Sanitasi Makanan dilakukan dalam proses produksi atau kegiatan, penyimpanan, transportasi dan / atau distribusi makanan.
    (3) Sanitasi Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar Keamanan Pangan persyaratan.
    Pasal 71
    (1) Setiap orang yang terlibat dalam rantai makanan diperlukan untuk mengendalikan risiko Food, apakah itu berasal dari bahan, peralatan, alat-alat produksi serta dari individu sehingga Makanan Keselamatan adalah jaminan.
    (2) Setiap orang yang melaksanakan proses produksi atau kegiatan, penyimpanan, transportasi dan / atau distribusi Makanan diperlukan:
    a. untuk memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
    b. untuk menjamin Keamanan Pangan dan / atau kesejahteraan manusia.
    (3) Ketentuan mengenai Persyaratan Sanitasi dan jaminan Keamanan Pangan dan / atau manusia kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

    (1) Food Sanitation is performed so that Food is safe for consumption.
    (2) Food Sanitation is performed in production process or activity, storage, transport and/or distribution of Food.
    (3) Food Sanitation as intended in paragraph (2) must fulfill Food Safety standard requirements.
    Article 71
    (1) Everyone involved in the Food chain is required to control Food risk, whether it originate from materials, equipments, production tools as well as from individuals so that Food Safety is guarantee.
    (2) Everyone that implement production process or activity, storage, transport and/or distribution of Food is required:
    a. to fulfill Sanitation Requirements; and
    b. to guarantee Food Safety and/or human welfare.
    (3) Provision regarding Sanitation Requirements and Food Safety guarantee and/or human welfare as intended in paragraph (2) is regulated in Government Regulation.

  • Penalty

    (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) adalah dikenakan sanksi administrasi.
    (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk:
    a. baik;
    b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan / atau distribusi;
    c. penarikan Makanan dari peredaran oleh produsen;
    d. kompensasi; sebuah / atau
    e. pencabutan izin.
    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah denda, proses dan sanksi administrasi mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

    (1) Everyone that violates the provision as intended in Article 71 paragraph (1) and (2) is subject to administrative sanction.
    (2) Administrative sanction as intended in paragraph (1) is in the form of:
    a. fine;
    b. temporary suspension from activity, production and/or distribution;
    c. withdrawal of Food from circulation by producer;
    d. compensation; an/or
    e. revocation of license.
    (3) Further provision regarding type, amount of fine, process and administrative sanction mechanism as intended in paragraph (1) and (2) is regulated in Government Regulation.

  • Application Guidelines / Responsible Persons / Comments